Kemenag Natuna (HUMAS) --- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Natuna mengusung misi edukasi hukum keluarga dalam Pawai Budaya peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Ranai, Natuna, Minggu pagi, 16 Agustus 2026. Lewat tema "Nikah Resmi, Keluarga Terlindungi, Masa Depan Pasti", kontingen Kemenag Natuna menyuguhkan aksi teatrikal simulasi prosesi pernikahan resmi hingga visualisasi konsekuensi nikah siri di hadapan ribuan pasang mata.

Pawai yang dimulai dari kawasan Pasar Baru dan berakhir di Pantai Piwang ini diikuti lebih dari 4.000 peserta dari berbagai instansi dan paguyuban. Di tengah kerumunan tersebut, barisan Kemenag Natuna yang berkekuatan 65 personel tampil mencolok. Rombongan memadukan pejabat struktural, penghulu dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), pasangan calon pengantin berbusana adat lengkap dengan wali dan saksi, hingga para pemuka agama lintas iman.

Di hadapan Bupati Natuna dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di panggung utama, kontingen memperagakan simulasi akad nikah legal yang dipandu penghulu KUA. Menariknya, Kemenag Natuna juga menampilkan reka adegan penindakan hukum terhadap praktik nikah siri dan pihak yang memfasilitasinya, merujuk pada ketentuan UU Perkawinan No. 22/1946 serta KUHP UU No. 1/2023 Pasal 279 dan 284.

Kepala Kantor Kemenag Natuna, Subadi, menegaskan bahwa kepatuhan mencatatkan pernikahan di wilayah perbatasan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan benteng keadilan hukum bagi perempuan dan anak.

"Jangan bangun rumah tangga di atas janji semata. Bangunlah di atas ikatan yang sah, tercatat, dan diakui demi keluarga yang terlindungi dan masa depan yang pasti," pesan yang disampaikan dalam pawai budaya ini.

Pernikahan yang tidak tercatat membawa risiko fatal: istri kehilangan hak atas harta bersama (gana-gini), hak waris, serta jaminan sosial saat terjadi perpisahan. Sementara itu, anak berpotensi menghadapi kendala administrasi hukum kependudukan serta rentan kehilangan hak nafkah dan waris keperdataan dari ayah kandungnya.

Aksi teatrikal yang dibalut kehangatan moderasi beragama ini membuktikan komitmen Kemenag Berdampak dalam menghadirkan layanan yang menyentuh langsung kesadaran hukum masyarakat di beranda terdepan Indonesia.