Kemenag Natuna (HUMAS) --- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) tengah bersiap memperkuat jejaring organisasinya di wilayah beranda terdepan Nusantara. Langkah ini ditandai dengan kunjungan kerja Ketua PGI, Pendeta Ronald Rampala, ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, baru-baru ini. Tidak sekadar silaturahmi, kunjungan tersebut membawa agenda strategis: sosialisasi dan percepatan pembentukan Pengurus PGI Tingkat Kabupaten Natuna pada Senin, 8 Juni 2026.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut dihadiri oleh para pendeta dari berbagai denominasi gereja, Ketua Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKAG), serta perwakilan jemaat lokal.
Dalam arahannya, Pendeta Ronald Rampala menegaskan pentingnya kehadiran struktur kepengurusan resmi di tingkat daerah, terlebih untuk wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara luar. Menurutnya, keberadaan PGI Daerah akan menjadi motor penggerak kelembagaan yang krusial.
"Kehadiran pengurus daerah akan mempermudah jalur koordinasi, memperkuat suara gereja, dan mengoptimalkan pelayanan di wilayah kepulauan perbatasan," ujar Ronald.
Ia juga memaparkan visi besar PGI dalam mewujudkan institusi gereja yang matang dan adaptif. Gereja-gereja di Indonesia diharapkan mampu tumbuh menjadi lembaga yang dewasa dalam iman, tangguh menghadapi krisis, serta aktif bersinergi dalam menjaga dinamika kerukunan, toleransi, dan pembangunan masyarakat di daerah.
Bagi PGI, komunitas gereja di Natuna merupakan bagian integral dari tubuh kekristenan di Indonesia yang memiliki peran strategis. "Lewat pengurus daerah ini, kita bisa duduk bersama, mendengar pergumulan bersama, dan menjawab tantangan secara kolektif," tambah Ronald. Ia berharap struktur yang akan terbentuk nanti mampu menjadi jembatan berkat, tidak hanya bagi internal jemaat, tetapi juga bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Natuna.
Pertemuan strategis tersebut ditutup dengan doa bersama dan melahirkan komitmen kuat dari para pemimpin gereja lokal untuk segera menindaklanjuti pembentukan formal kepengurusan PGI Natuna. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merawat tenun toleransi serta menjaga kondusifitas di wilayah perbatasan utara Indonesia.
