Layar media sosial generasi muda hari ini kerap diwarnai oleh paparan kontradiksi yang menyengat. Di satu sisi, panggung publik riuh oleh narasi kesalehan dan ajakan kembali pada nilai-nilai spiritual. Namun, di sisi lain, ruang publik dihentakkan oleh berbagai tindakan tidak terpuji yang melibatkan oknum di lingkungan keagamaan: mulai dari penyalahgunaan wewenang tata kelola dana publik, kekerasan berbasis relasi kuasa di lembaga pendidikan, hingga prasangka intoleran terhadap kelompok lain.
Bagi generasi muda, fenomena ini bukan sekadar rentetan berita kriminal biasa, melainkan pemicu krisis kepercayaan (trust issue) yang mendalam. Timbul keraguan yang wajar: jika mereka yang mengerti agama dan mengenakan simbol-simbol keagamaan saja sanggup melakukan tindakan yang merendahkan martabat manusia, untuk apa beragama? Rentetan kekecewaan inilah yang membentuk persepsi keliru bahwa agama hanyalah doktrin kaku yang mengekang kebebasan, tanpa sanggup menjadikan pemeluknya manusia yang lebih baik.
Pandangan bahwa agama itu mengekang sejatinya bersumber dari dua masalah mendasar. Pertama, jebakan kesalehan formalitas. Selama ini, tolok ukur keagamaan di masyarakat kerap disempitkan sebatas simbol luar, gelar, dan kepatuhan ritual semata. Ketika kesalehan formal ini tidak diimbangi oleh keadaban publik (public morality), agama kehilangan daya transformatifnya. Agama sekadar dijadikan komoditas panggung, sementara perilakunya di balik panggung justru mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan.
Kedua, pendekatan dakwah yang kaku dan menghakimi. Ketika anak muda bersikap kritis dan mempertanyakan relevansi suatu aturan, respons yang diterima kerap berupa tuduhan "kurang iman" atau "melawan tradisi". Pendekatan dakwah yang dogmatis dan sekadar menyodorkan daftar larangan tanpa penjelasan rasional itulah yang membuat aturan agama dirasakan sebagai penjara pikiran, bukan sebagai ruang aman untuk bertumbuh.
Padahal, secara fundamental, Islam diturunkan justru untuk memanusiakan manusia. Dalam kajian fikih, seluruh hukum syariat bermuara pada satu tujuan utama (Maqashid Syariah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan melalui penjagaan lima hak dasar: menjaga agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'akl), keturunan dan kehormatan (hifzh an-nasl), serta harta (hifzh al-mal).
Ketika seorang oknum melakukan kekerasan, ia merusak keselamatan jiwa dan kehormatan manusia. Ketika terjadi penyelewengan dana umat, ia merampas hak atas harta publik. Lebih berbahaya lagi, ketika penyimpangan moral tersebut dilakukan atas nama atribut keagamaan, oknum tersebut sejatinya telah merusak hifzh ad-din—menilai dan mencoreng kesucian agama itu sendiri di mata publik.
Artinya, kejahatan moral yang dilakukan oknum bukanlah cerminan ajaran agama, melainkan pengkhianatan fatal terhadap kelima pilar Maqashid Syariah. Generasi muda perlu diajak melihat secara jernih: mengutuk kejahatan oknum dan membenahi sistem adalah keharusan, namun mendemoralisasi nilai otentik agama akibat perilaku oknum merupakan sebuah kemalangan berpikir. Untuk memulihkan kepercayaan generasi muda, lembaga keagamaan harus berani melakukan otokritik dan pembenahan internal. Penegakan hukum yang tegas, transparansi, serta keberpihakan penuh pada korban adalah bukti nyata bahwa lembaga keagamaan memihak pada keadilan, bukan melindungi kekuasaan oknum.
Di saat yang sama, paradigma dakwah perlu bertransformasi menuju dialog yang empatik dan rasional (dakwah bi al-hikmah). Agama harus dihadirkan bukan sebagai pengekang kebebasan, melainkan sebagai koridor moral (moral guardrails) dan jaring pengaman agar manusia tidak kehilangan arah.
Anak muda juga perlu menempatkan diri sebagai agen kritis yang cerdas: berani menuntut akuntabilitas dari para penganjur agama, tanpa harus kehilangan pijakan spiritualnya. Pada akhirnya, ketika dipahami dan dihayati secara utuh, agama adalah suluh yang memanusiakan manusia—mengajarkan kita untuk adil, mengasihi sesama, dan berani berdiri tegak melawan segala bentuk kedzaliman.
